Ketentuan Terkait THR 2021, Ini Jadwal Pencairannya

  • Bagikan

Berikut ini terkait besaran THR 2021 di tengah pandemi Covid-19 sesuai aturan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), serta jadwal pencairannya.

Seperti diketahui, saat ini kondisi perekonomian Indonesia masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Kendati begitu, Kemenaker mewajibkan kepada para pengusaha untuk mencairkan THR 2021 sesuai ketentuan berlaku.

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk mengawasi pencairan THR 2021.

Adapun pencairan THR 2021 akan diawasi langsung oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemberian THR 2021 yang rencananya dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Melalui Satgas yang akan dibuat, Kemnaker akan memastikan besaran THR 2021 dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang dan hasil kesepakatan yang dilaporkan ke dinas ketenagakerjaan setempat.

Berdasar pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan tersebut, ada dua jenis pekerja yang mendapatkan THR 2021. Yakni, pekerja upah bulanan dan pekerja harian lepas.

Berikut ini besaran THR 2021 yang diatur oleh Kemnaker:

*Bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan terus menerus atau lebih, maka THR 2021 akan diberikan sebesar satu bulan upah.

*Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

*Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan 1 bulan upah berdasar pada rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir.

*Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, diberikan 1 bulan upah berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida fauziyah, dalam proses pemantauan pemberian THR oleh perusahaan kepada para pekerjanya, dirinya meminta bantuan kepada para kepala daerah.

“Kami mohon kerja sama kepada para kepala daerah, untuk memastikan perusahaan membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh,” ucap Ida.

THR tak boleh dicicil

Kemnaker telah menetapkan dan meminta setiap perusahaan bisa membayarkan THR 2021 kepada karyawannya secara penuh tanpa dicicil dan sesuai waktu yang ditetapkan.

Perusahaan diminta membayarkan THR 2021 paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, termasuk idul fitri.

Pembayaran THR 2021 secara utuh diberikan karena selama ini pemerintah telah memberi dukungan kepada perusahaan untuk mengatasi dampak Covid-19.

Namun bagi yang usahanya belum pulih pemerintah mempersilahkan perusahaan untuk bernegosiasi dengan pekerjanya dengan tetap berpedoman bahwa pembayaran THR diberikan sebelum hari raya.

Di sisi lain, pengusaha mengkhawatirkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja soal ketentuan pembayaran THR 2021 ini memunculkan perdebatan saat pembahasan bipartit antara perusahaan dan pekerja.

Pengusaha juga menekankan hingga saat ini masih ada sejumlah bidang usaha yang kondisinya secara finansial masih terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Buruh Gelar Aksi Tuntut THR 2021

Sejumlah buruh hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Salah satu tuntutan mereka yakni meminta pengusaha membayarkan THR secara penuh kepada para pekerja jelang hari raya Idul Fitri tahun ini.

Agar pembayaran THR di tahun 2021 ini berjalan lancar, Kemenaker telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pelaksanaan pembayaran THR.

Satgas ini juga diminta agar segera dibentuk oleh semua pemerintah daerah.

Kapan THR 2021 cair?

Idul Fitri 1442 H diperkirakan jatuh pada bulan Mei 2021. Lantas THR 2021 cair kapan?

Berikut jawaban Kementerian Keuangan atau Kemenkeu soal pencairan THR.

Selain itu terdapat informadi besaran THR, Gaji ke-13 dan Pensiunan yang akan diterima pegawai negeri sipil (PNS)/aparatur sipil negara (ASN).

Mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, THR PNS/ASN akan cair sekitar 10-14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Itu artinya, jika Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 13-14 Mei 2021, maka THR 2021 akan cair pada awal Mei 2021.

Namun ditanya soal hal tersebut, pihak Kemenkeu belum mau memastikan kapan pencairan dilakukan.

“Kita tunggu pengumuman dari pimpinan saja ya,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata melansir Kompas.com, Jumat (9/4/2021).

Sementara itu berapa besaran THR, Gaji ke-13 dan pensiunan tahun 2021?

Besaran THR, nilainya dihitung dari jumlah gaji pokok yang diterima PNS beserta tunjangan-tunjangannya yang melekat di dalamnya.

Sementara Gaji ke-13 PNS biasanya meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) beleid tersebut dikatakan, besaran gaji ke-13 akan diberikan paling banyak sebesar penghasilan PNS yang bersangkutan pada bulan Juli.

“Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas,” sebut beleid tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang telah meninggal dunia, tewas, atau gugur, serta hilang, maka besaran gaji ke-13 yang diterima akan sebesar satu bulan gaji terusan pada bulan Juli.

Berkaca pada besaran THR dan gaji ke-13 PNS dan pensiunan 2020, pemerintah menyisihkan anggaran untuk gaji ke-13 tahun 2020 mencapai Rp 28,5 triliun.

Anggaran itu terdiri dari dana melalui APBN sebesar Rp 14,6 triliun, gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk PNS pusat Rp 6,73 triliun, pensiunan Rp 7,86 triliun, dan yang berasal dari APBD untuk PNS daerah Rp 13,89 triliun.

Lebih rinci, beleid tersebut juga menjelaskan mengenai penghasilan ke-13 pimpinan atau pegawai non-PNS pada lembaga non-struktural (LNS).

Berikut rincian maksimal gaji ke-13 yang diterima ASN:

Pimpinan LNS

* Ketua/Kepala Rp 9,59 juta

* Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 8,79 juta

* Sekretaris Rp 7,99 juta

* Anggota Rp 7,99 juta

* Pejabat non-PNS pada LNS atau pejabat lainnya non-PNS yang menduduki jabatan setara

Eselon

* Eselon I/JPT Utama/JPT Madya Rp 9,59 juta

* Eselon II/JPT Pratama Rp 7,34 juta

* Eselon III/Jabatan Administrator Rp 5,35 juta

* Eselon IV/Jabatan Pengawas Rp 5,24 juta

Pegawai non-PNS pada LNS atau pegawai lainnya non-PNS

1. Pendidikan SD/SMP/ sederajat

* Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp 2,23 juta

* Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp 2,56 juta

* Masa kerja sampai dengan di atas 20 tahun Rp 2,97 juta

2. Pendidikan SMA/D1/sederajat

* Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp 2,73 juta

* Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp 3,15 juta

* Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp 3,73 juta

3. Pendidikan D2/D3/sederajat

* Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp 2,96 juta

* Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp 3,41 juta

* Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp 4,04 juta

4. Pendidikan S1/D4/sederajat

* Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp 3,48 juta

* Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp 4,04 juta

* Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp 4,76 juta

5. Pendidikan S2/S3/sederajat

* Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp 3,73 juta

* Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp 4,3 juta

* Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp 5,11 juta

THR karyawan diberikan penuh

Berbeda dengan PNS dan pensiunan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto komitmen para pengusaha menjelang Hari Raya Lebaran untuk membayar THR.

Pasalnya, tahun lalu, THR karyawan boleh dicicil lantaran kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil akibat pandemi COVID-19.

Tahun ini, Airlangga mengimbau pengusaha untuk tidak mencicil tunjangan untuk para karyawan.

“Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen.” ujar Menko Airlangga, Kamis (1/4/2021).

Hal ini diminta, karena Airlangga menilai pemerintah sudah memberikan dukungan kepada pengusaha dalam berbagai bentuk.

*Disclaimer: Kepastian terkait THR dan gaji ke-13 PNS dan pensiunan, tetap menunggu peraturan dan pernyataan resmi dari pemerintah. Artikel ini hanya prediksi yang merujuk tahun lalu.

Sumber: balitribunnews

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *