Siapkan KTP dan KK Untuk Dapatkan Bantuan PKH Sampai Rp 3 Juta, Begini Cara Mengurusnya?

  • Bagikan
Siapkan KTP dan KK Untuk Dapatkan Bantuan PKH Sampai Rp 3 Juta, Begini Cara Mengurusnya?

Berbagai jenis bantuan pemerintah terus disalurkan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Pengen dapat bantuan pemerintah atau bantuan PKH sampai Rp 3 juta cukup KTP dan KK sebagai syarat untuk pendaftaran.

Bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan diberikan pemerintah lewat Kemensos alias Kementrian Sosial pimpinan Risma atau Tri Rismaharini.

Menurut rencana, bantuan ini bakal disalurkan pada Januari, April, Juli, dan Oktober alias setiap 3 bulan sekali

Untuk besaran bantuan pun bervariasi tergantuang golongannya.

Misalnya Rp 900.000 untuk perlajar, dan Rp 3 Juta pertahun untuk ibu hamil dan anak usia dini.

Tercatat sudah 86 persen penyaluran tahap pertama bantuan PKH ini.

BLT PKH merupakan salah satu program prioritas nasional dalam menekan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

Apalagi di tengah pandemi covid-19 ini semuanya serba dibatasi.

Menurut pantauan dari MotorPlus banyak warganet yang menanyakan bagaimana jika belum mendapat BLT PKH?

Nah, berikut mekanisme untuk mendaftarkan diri agar menerima BLT PKH.

1. Warga (fakir miskin) mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.

2. Pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkat desa/kelurahan untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam DTKS berdasarkan identifikasi awal (pre-list) maupun usulan baru.

3. Musdes/Muskel akan menghasilkan berita acara yang ditandangani oleh kepala desa/lurah dan perangkat desa lainnya, untuk kemudian menjadi pre-list akhir.

4. Pre-List Akhir ini digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan rumah tangga.

5. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam Aplikasi SIKS Offline oleh operator desa/kecamatan, untuk kemudian diekspor berupa

6. File Extention SIKS. File tersebut kemudian dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan impor data ke dalam Aplikasi SIKS Online.

7. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/wali kota.

8. Bupati/wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri.

9. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi tadi ke SIKS-NG dan mengunggah surat Pengesahan Bupati/Walikota serta Berita Acara Musdes/Muskel.

10 Data penerima PKH dapat dilihat di website https://dtks. kemensos.go.id dengan cara memasukkan NIK penerima manfaat.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *